KOTA TEGAL, diswaysolo.id – Pemerintah Kota Tegal terus memperkuat langkah konkret dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Hal itu disampaikan Wali Kota Tegal dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tegal Tahun 2025 yang digelar di Ruang Adipura Balaikota Tegal, Kamis, 6 November 2025. Gerakan Aksi Nyata.
Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan ceremonial bantuan sosial yakni Bantuan Rehab Rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman serta CSR Bank Jateng Cabang Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp7,12 miliar, kedua Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dari BAZNAS Kota Tegal sebesar Rp1,72 miliar, dan ketiga Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh Pabrik Rokok dari DBHCHT sebesar Rp362,4 juta.
Turut hadir Wakil Wali Kota Tegal selaku Ketua TKPK, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, dan Lurah, serta perwakilan Bank Indonesia, Bank Jateng, BPS, BULOG, BAZNAS, dan Perguruan Tinggi.
Gerakan Aksi Nyata, Wali Kota Tegal Buka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025
Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menyampaikan apresiasi atas kinerja TKPK yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Tegal. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, persentase penduduk miskin berhasil turun menjadi 7,28 persen, dari 7,64 persen pada tahun sebelumnya. “Capaian ini membuktikan kerja keras dan sinergi semua pihak. Namun kita tidak boleh lengah.
Tantangan besar kini ada pada peningkatan garis kemiskinan yang mencapai Rp702.113 per kapita per bulan — tertinggi kedua di Jawa Tengah,” ujar Dedy yon selaku Wali Kota Tegal.
Beliau menegaskan bahwa peningkatan garis kemiskinan mencerminkan tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar, sehingga program pengentasan kemiskinan harus difokuskan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga miskin.
Dedy yon menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada tiga fokus utama yakni Penciptaan lapangan kerja dan pelatihan produktif guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial yang tepat sasaran.
Seperti JKN PBI APBD dan beasiswa siswa miskin., dan Pemanfaatan data akurat dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program Rp136 miliar lebih untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
“Semua intervensi bantuan harus berbasis data. Tidak boleh ada bantuan yang salah sasaran. Program harus benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan sebesar 0,36 persen atau sekitar 890 jiwa dalam setahun belum sebanding dengan besarnya alokasi anggaran.
Baca juga: Pemkot Tegal Lakukan PKS OP4D dengan DJP dan DJPK Secara Daring
Hal ini disebabkan oleh belum terkendalinya garis kemiskinan yang terus meningkat. “Untuk mengatasinya, kita harus mengendalikan garis kemiskinan, yaitu kebutuhan minimum agar warga bisa hidup layak. Saat ini, garis kemiskinan Kota Tegal mencapai Rp702 ribu per kapita per bulan, jauh di atas Brebes dan Pemalang,” ungkapnya.
