KLATEN, diswaysolo.id – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Klaten telah menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
RKPD Klaten 2026 ini diselaraskan dengan program dari calon kepala daerah yang terpilih. Forum ini dianggap sangat penting karena berlangsung pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah.
Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, serta akademisi di Pendapa Pemkab Klaten pada Kamis, 23 Januari 2025.
“Hari ini kami mempresentasikan rancangan awal RKPD 2026. Kami mengharapkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat tahun ini merupakan tahun transisi kepemimpinan yang akan berlangsung pada bulan Februari atau Mare,” kata Kepala Bapperida Klaten Pandu Wirabangsa.
Artikel ini akan membahas bagaimana pemerintah kabupaten Klaten mengintegrasikan rancangan awal RKPD 2026 dengan program calon terpilih. Mari kita simak dan baca hingga tuntas!
Bapperida menggali informasi dari dokumen visi, misi, serta program prioritas pasangan calon
Kepala Bapperida Klaten Pandu Wirabangsa menjelaskan bahwa forum ini dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan transisi. Dalam pertemuan konsultasi publik tersebut, Pandu menyatakan bahwa banyak masukan yang diterima oleh Bapperida.
Masukan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia terkait kerukunan antar umat beragama, moralitas, hingga dukungan untuk penyandang disabilitas.
Selain itu, terdapat juga saran mengenai kesehatan dan lingkungan hidup, terutama dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. “Kami masih membuka kesempatan untuk menerima masukan selama beberapa hari ke depan, termasuk yang diterima secara online,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai sinkronisasi program dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih hasil Pilkada 2024, Pandu menyatakan bahwa komunikasi sudah dilakukan. Bapperida juga menggali informasi dari dokumen visi, misi, dan program prioritas pasangan calon.
“Rancangan awal ini masih bersifat makro. Namun, untuk aspek teknis, kami perlu berkomunikasi dengan pasangan calon terpilih yang akan segera dilantik. Kami ingin memastikan bahwa pemahaman kami tidak salah,” tutup Pandu
Pandu menjelaskan bahwa terdapat berbagai dasar dalam penyusunan RKPD. Di antara dasar-dasar tersebut adalah penyesuaian program dari pemerintah pusat dan provinsi, dasar teknokratis yang didasarkan pada evaluasi serta rencana strategis OPD, serta aspek politik yang merujuk pada visi dan misi kepala daerah.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Klaten Muh. Nasir menyatakan bahwa forum konsultasi merupakan tahap penting dalam masa transisi kepemimpinan di Pemkab Klaten. “Ketika ada pimpinan baru, kami akan melakukan sinkronisasi,” ungkap Nasir.
Berdasarkan indikator makro dari rilis BPS, kinerja ekonomi Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan ketiga 2024 sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,93 persen dan angka nasional sebesar 4,95 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar 12,04 persen, mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dibandingkan tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2024 berada di angka 3,97 persen, menurun 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 74,24 persen. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Klaten pada 2024 mencapai 78,16, meningkat 0,57 poin dari tahun sebelumnya.
Demikian pembahasan tentang pemerintah kabupaten Klaten mengintegrasikan rancangan awal RKPD 2026 dengan program calon terpilih. Semoga informasi ini bermanfaat.
