diswaysolo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah memutuskan untuk menunda pencairan dana hibah bagi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun anggaran 2026.
Keputusan ini diambil setelah terjadinya ketegangan dalam dualisme kepemimpinan antara SISKS Pakubuwono XIV Purbaya dan SISKS Pakubuwono XIV Hangabehi, yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono, menyatakan bahwa dana hibah untuk keraton sebenarnya tetap dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
Namun, pencairan untuk tahun depan tidak dapat dilakukan sampai ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara resmi.
“Dana hibah Keraton masih tercantum dalam anggaran setiap tahun, dengan nilai sekitar Rp 200 juta. Namun untuk 2026, kemungkinan akan ditunda hingga ada kesepakatan internal keraton,” ungkap Budi, pada Minggu 23 November 2025.
Pemkot Solo Hentikan Sementara Pencairan Dana Hibah Keraton di Tengah Menguatnya Dualisme PB XIV
Menurut Budi, Pemkot perlu memastikan legalitas penerima hibah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum atau administrasi.
Dalam situasi dualisme seperti saat ini, pemerintah tidak dapat menentukan siapa yang berhak menandatangani dokumen pencairan.”Jika belum ada penyelesaian, pencairan tidak dapat dilakukan. Pemkot perlu memastikan siapa yang dapat bertanggung jawab atas dana tersebut,” tegasnya.
Pada masa PB XIII, dana hibah diserahkan langsung kepada pihak keraton tanpa kendala yang berarti. Namun, sejak munculnya dua kubu yang sama-sama mengklaim takhta PB XIV, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan lagi.
Budi menegaskan bahwa Pemkot Solo tidak akan terlibat dalam urusan suksesi internal keraton. Pemerintah hanya menunggu hasil kesepakatan internal dari pihak keraton mengenai siapa yang menjadi representasi resmi mereka.
“Masalah internal keraton adalah ranah mereka sendiri. Kami hanya berharap ada penyelesaian dan ada wakil resmi yang bisa kami ajak berkoordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini Pemkot Solo tetap menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya keraton melalui alokasi dana hibah.
Selain dari Pemkot, Keraton juga mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah pusat.”Dana hibah yang kami berikan umumnya ditujukan untuk mendukung kegiatan budaya keraton. Namun, dengan situasi saat ini, kami memerlukan kepastian pertanggungjawaban,” tegasnya.
