SEMARANG, diswaysolo.id – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong pemerintah pusat untuk segera menyusun standarisasi desa wisata. Hal ini penting agar tidak ada kesenjangan perhatian antara desa wisata di kabupaten dan kampung wisata di perkotaan. Wali Kota Semarang.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Kampung Alam Malon, Gunungpati, Kota Semarang.
“Kami berharap kampung wisata juga mendapatkan perhatian yang sama seperti desa wisata, agar Pokdarwis di kota dapat berkembang,” kata Agustina.
Wali Kota Semarang Ajak Pemerintah Tetapkan Standarisasi Desa Wisata
Ia menambahkan bahwa Semarang memiliki banyak potensi wisata yang terletak di kawasan permukiman warga. Sayangnya, perhatian dari pemerintah pusat lebih banyak tertuju pada desa wisata di kabupaten.
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPR kali ini dapat menjadi jembatan aspirasi agar sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat. Agustina juga menegaskan bahwa Pemkot Semarang tetap berkomitmen untuk mendukung kampung-kampung wisata.
Salah satu caranya adalah melalui program promosi, pameran di dalam dan luar kota, serta penyusunan kalender acara untuk menarik lebih banyak kunjungan wisata.
Bahkan, ia berencana untuk memasukkan sektor pariwisata ke dalam program anggaran sebesar Rp25 juta per RT pada tahun 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai standarisasi desa wisata.
Baca juga: Operasi Bersama Jukir di Solo, Satu Individu Terbukti Gunakan Obat Keras
Ia menilai bahwa standarisasi sangat penting sebagai pedoman dalam pengembangan wisata berbasis komunitas agar ada kesetaraan perhatian antara kota dan kabupaten. “Standarisasi desa wisata sudah kita masukkan dalam RUU Pariwisata yang baru saja selesai kami bahas.
Harapannya, ini dapat memperkuat ekonomi kreatif lokal sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan,” ujarnya.
