JAKARTA, diswaysolo.id – Komisi XI DPR dan Pemerintah bersama sejumlah pejabat tinggi negara menggelar rapat maraton pada Kamis malam, 3 Juli 2025, untuk menyusun asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Diskusi intens yang terjadi di ruang rapat DPR dan Pemerintah ini menunjukkan keseriusan legislatif dan eksekutif dalam membangun fondasi kebijakan fiskal jangka menengah.
Para DPR dan Pemerintah menyusun dan menyepakati parameter utama ekonomi makro yang akan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun depan, sekaligus mempersiapkan pemerintahan baru agar berjalan dengan stabil.
Simak ulasan selengkapnya berikut ini mengenai RAPBN 2026 yang didiskusikan oleh DPR dan Pemerintah.
Asumsi Ekonomi Nasional Disepakati
Dalam forum tersebut, DPR dan pemerintah menyetujui rentang pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 antara 5,2% hingga 5,8%.
Pemerintah menargetkan inflasi tetap rendah pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Untuk menjaga stabilitas keuangan, mereka menetapkan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, sementara mereka memperkirakan imbal hasil obligasi negara tenor 10 tahun mencapai 6,6%–7,2%.
Selain itu, pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada antara US$60 hingga US$80 per barel.
Mereka juga menetapkan target produksi migas dengan lifting minyak sebesar 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 953 ribu hingga 1,17 juta setara barel minyak per hari.
Defisit APBN dan Belanja Negara Terjaga
Pemerintah dan DPR juga menetapkan batas defisit RAPBN 2026 di kisaran 2,48%–2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Rancangan pendapatan negara mencapai 11,71%–12,22% dari PDB, dengan kontribusi utama berasal dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, rancangan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 11,41%–11,86% dari PDB serta transfer ke daerah sebesar 2,78%–2,89%.
Rasio keseimbangan primer juga positif, yakni di angka 0,18%–0,22% dari PDB, sebagai tanda kebijakan fiskal yang hati-hati.
Fokus pada Kesejahteraan Sosial
Selain angka-angka ekonomi, pemerintah berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan ke kisaran 6,5%–7,5% dan tingkat pengangguran menjadi 4,5%–5%.
Target ini mencerminkan orientasi RAPBN 2026 yang bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.
Rapat kerja yang berlangsung hingga larut malam itu menjadi tonggak awal penyusunan APBN 2026 yang kredibel dan akuntabel.
Dengan menyepakati sejumlah indikator makro dan target fiskal yang realistis, DPR dan pemerintah menunjukkan kekompakan dalam menjaga kesinambungan ekonomi nasional.
Harapannya ke depan, hasil rapat ini mampu menterjemahkan ke dalam program-program prioritas yang menjawab tantangan ekonomi serta memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat.
Sinergi antara lembaga negara harus terus terjaga demi keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Rapat malam ini menandai titik awal kolaborasi intensif antara DPR dan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2026.
Dengan asumsi ekonomi yang realistis dan defisit terkendali. Harapannya APBN 2026 mampu mendukung pertumbuhan inklusif, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dialog yang berlangsung hingga larut malam mencerminkan kesungguhan semua pihak menjadikan anggaran negara lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata.
Semoga kerangka yang telah sepakat bisa menjawab kebijakan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
