SRAGEN, diswaysolo.id — Forum Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) se-Eks Karesidenan Surakarta menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) di Kabupaten Sukoharjo, Rabu (10/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas beragam tantangan dalam percepatan transformasi digital pemerintahan daerah, khususnya terkait keterbatasan anggaran,
kebutuhan integrasi sistem, dan penguatan tata kelola informasi publik.
Rakor dibuka oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Sukoharjo, Suyamto, yang menyampaikan pemerintah daerah saat ini berada pada fase transisi dari sistem nondigital
menuju pemerintahan digital.
Menurutnya, digitalisasi belum berjalan merata, sementara kebutuhan sumber daya justru semakin meningkat di tengah penurunan anggaran. “Transformasi digital menuntut effort besar, sementara anggarannya berkurang. Ini tantangan sekaligus peluang yang harus kita sikapi bersama,” ujarnya.
Diskominfo se-Eks Karesidenan Surakarta Sepakati Penguatan Kolaborasi
Isu pengelolaan informasi publik dan konten media sosial juga menjadi perhatian. Forum menilai, masyarakat kini mengharapkan konten yang lebih informatif,
khususnya terkait pembangunan daerah dan layanan publik. Namun, keterbatasan anggaran dan tuntutan produksi konten harian menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.
Selain itu, integrasi data dan layanan sebagaimana arahan pemerintah pusat masih menghadapi hambatan teknis dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai daerah. Tantangan yang sama terjadi pada pengembangan digitalisasi di berbagai bidang yang memerlukan infrastruktur serta komitmen bersama.
Forum juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah melalui replikasi aplikasi dan berbagi sumber daya digital. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya
pembangunan sistem sekaligus mempercepat implementasi pemerintahan digital yang lebih efektif dan efisien.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen, Budi Yuwono, mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam pemanfaatan aplikasi lintas kabupaten/kota. “Akan lebih efektif bila aplikasi yang sudah terbukti berjalan baik dapat direplikasi oleh daerah lain. Ini menghemat anggaran sekaligus mempercepat transformasi digital, ” ujarnya.
Sementara itu, keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas perangkat daerah,
serta konsistensi dalam penggunaan sistem. Identifikasi kebutuhan, pembangunan sistem yang tepat guna, dan monitoring serta evaluasi berkala menjadi komponen
penting yang harus diperkuat.
Baca juga: DPRD Mengkritik Pemkab Sragen Atas Penanganan Banjir di Sawah Buntu
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, Purwanti, menegaskan penurunan anggaran harus disikapi dengan penentuan program super prioritas dan penguatan integrasi sistem yang mendukung visi misi kepala daerah.
“Kominfo berperan strategis sebagai penguat integrasi sistem pemerintahan. Sistem harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan keberhasilan SPBE memerlukan komitmen penuh dari seluruh pihak,” jelasnya.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, berbagi praktik baik, dan merumuskan langkah strategis bersama guna meningkatkan efektivitas digitalisasi pemerintahan di tengah tantangan anggaran yang kian terbatas.
Sumber: Humas Pemkab Sragen
