Meski demikian, kebijakan ini memicu reaksi beragam dari publik. Sejumlah pihak menolak karena dianggap dapat mengurangi waktu istirahat siswa dan meningkatkan risiko kelelahan, yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.
Polemik ini menjadi perhatian berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pengamat pendidikan,
yang berpendapat bahwa keputusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut sebelum diterapkan secara resmi.
Menampung Masukan 6 Hari Sekolah
Sekda Jateng Sumarno telah menerima berbagai masukan terkait penerapan enam hari sekolah. Di sisi lain, Pemprov Jateng saat ini masih menganalisis atau mengkaji polemik rencana enam hari sekolah yang sebelumnya lima hari.
“Ya, ini sebenarnya sedang dikaji untuk ide penerapan (enam hari) sekolah,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Sumarno mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng telah menampung berbagai masukan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya.
“Kita akomodir (masukan) untuk keputusan seperti apa yang akan diambil nanti,” tegas Sumarno setelah menghadiri peringatan Milad ke-113 Muhammadiyah di Kudus pada
Sabtu (18/11/2025).
Menurut Sumarno, setiap permasalahan di dunia pendidikan akan menjadi bahan evaluasi. Termasuk masalah perundungan/bullying,
yang terjadi melalui kanal internet.
Bahkan, dalam penjelasan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyatakan bahwa rencana kebijakan enam hari sekolah sudah memiliki alasan mengapa hal tersebut diusulkan.
“Dari kampus sudah ada kajiannya, bagaimana asal usulnya? Kenapa diusulkan?” tanyanya.
Alasan di balik rencana kebijakan enam hari sekolah tersebut, tambah Taj Yasin, juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
“Dimana ada yang mengusulkan untuk kajian mengembalikan sekolah enam hari lagi. Ini masih dalam proses semuanya kan,” ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, muncul petisi penolakan terhadap rencana kebijakan sekolah enam hari kerja. Petisi tersebut muncul di Change.org yang dibuat oleh pemilik akun Alfariz Hadi pada 12 November 2025.
Dalam petisi tersebut, salah satu poin yang disampaikan adalah penolakan terhadap kebijakan enam hari sekolah. Alasannya, siswa telah merasakan manfaat dari pelaksanaan lima hari sekolah yang sudah diterapkan di tingkat SMA/SMK di Jateng.
“Banyak siswa merasakan manfaat yang signifikan, terutama dalam aspek kesejahteraan mental dan fisik,” demikian tertulis dalam petisi di Change.org.
Alasan penolakan berikutnya adalah bahwa libur akhir pekan selama dua hari memberikan kesempatan bagi siswa untuk beristirahat, berekreasi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
Sebagai orang tua dan generasi muda, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan yang diusulkan akan berdampak negatif pada anak-anak.
Penulis petisi meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, yaitu untuk tetap menerapkan sistem lima hari sekolah yang telah terbukti efektif.
