SRAGEN, diswaysolo.id – Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen kembali mengalami kendala. Belasan perangkat cetak KTP elektronik (e-KTP) dan alat penting lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak berfungsi.
Namun, secara ironis, tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen tetap tidak mengutamakan pengadaan alat baru.
Kerusakan pada alat perekam KTP elektronik memaksa warga di daerah pinggiran untuk menempuh jarak dan biaya yang cukup besar untuk mengurus dokumen kependudukan ke Sragen kota. Kekecewaan yang mendalam datang dari pihak legislatif.
Warga Sragen Kesulitan Urus e-KTP, Dengan Alasan Puluhan Alat Rusak
Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, dengan tegas menyampaikan kritik yang tajam. Ia menilai tim anggaran eksekutif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama setelah banyak keluhan yang masuk terkait administrasi kependudukan.
“Kami memohon maaf, kami sudah berjuang, tetapi tampaknya dari pihak eksekutif masih belum menganggap ini sebagai prioritas,” ujar Endro dengan nada yang penuh kekecewaan.
Berdasarkan pemeriksaan di Dispendukcapil Sragen, terungkap bahwa peralatan teknis yang rusak tersebut merupakan pengadaan antara tahun 2012 hingga 2016. Ini berarti, alat-alat tersebut sudah melewati batas usia pakai yang wajar.
Data dari Dispendukcapil mencatat kerusakan yang terjadi meliputi 14 unit printer yang rusak, 8 unit fingerprint, dan 1 unit pemindai iris mata yang juga rusak. Kerusakan yang masif ini menghambat skema pelayanan yang seharusnya dapat didekatkan ke tingkat kecamatan.
Baca juga: Pemimpin Baru PC GP Ansor Sragen, Ini Dia Rencana Robby Isnan ke Depan
Akibatnya, pemohon dari desa-desa terpencil terpaksa harus melakukan perjalanan jauh ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau kantor Dispendukcapil di kota.
“Sebenarnya, jarak yang jauh atau perjalanan yang panjang menjadi kendala. Terlebih lagi, jika ada dokumen yang tidak lengkap, harus kembali lagi. Ini menghabiskan jarak, waktu, dan biaya yang cukup besar,” kritik Endro sambil menyoroti beban ganda yang harus ditanggung oleh masyarakat.
