Pihaknya menekankan untuk optimalisasi pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data bersama, kemudian pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, mendorong pemanfaatan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimumkan dukungan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang perpajakan baik di pusat maupun daerah.
Bimo menambahkan berdasarkan catatan yang dimiliki, progress sampai dengan Oktober 2025 sudah ada 90% atau 493 dari 546 pemda yang sudah memiliki PKS dengan rincian 31 provinsi, 88 kota dan 374 kabupaten.
“Adapun hari ini akan diikuti 109 pemda, 32 pemda merupakan pemda baru yang akan mengikuti PKS perluasan dan 77 pemda lainnya merupakan pemda yang sudah memiliki PKS sebelumnya atau perpanjangan. Sehingga penandatanganan PKS OP4D tahap 7 ini tercatat mencapai 97% atau 527 dari 546 pemda,” pungkasnya.
