Surakarta,diswaysolo.id – Isu kompensasi anggota DPR kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa pendapatan mereka bisa mencapai Rp3 juta per hari, atau setara Rp90 juta per bulan—jika dihitung kasar hanya dari gaji pokok dan tunjangan rutin.
Padahal, gaji pokok mereka sebenarnya relatif kecil, hanya berkisar Rp4,2 hingga Rp7 juta per bulan. Namun, jumlah itu langsung berubah drastis ketika berbagai tunjangan bawaan ditambahkan.
Menurut data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, pagu anggaran untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR per tahun mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Ini berarti, secara rata-rata, setiap anggota DPR dapat mengantongi hingga Rp230 juta per bulan.
Gaji DPR
Anggota DPR menerima gaji pokok berikut:
-
Rp4,2 juta per bulan (anggota DPR biasa),
-
Rp4,62 juta per bulan (Wakil Ketua),
-
Rp5,04 juta per bulan (Ketua DPR).
Tunjangan melekat termasuk:
-
Istri/suami: 10% dari gaji pokok (~Rp420.000),
-
Anak (maksimal dua anak): 2% per anak (~Rp168.000),
-
Uang sidang/paket: Rp2 juta,
-
Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta hingga Rp18,9 juta,
-
Beras: sekitar Rp12 juta per bulan,
-
PPh Pasal 21: antara Rp1,7 juta hingga Rp2,6 juta.
Tunjangan Tambahan & Fasilitas Lainnya
Komponen tunjangan tambahan yang signifikan mencakup:
-
Kehormatan: Rp5,58 juta–Rp6,69 juta,
-
Komunikasi: Rp15,5 juta–Rp16,5 juta,
-
Fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3,75 juta–Rp5,25 juta,
-
Bantuan listrik dan telepon: Rp7,7 juta,
-
Asisten anggota: Rp2,25 juta,
-
Tunjangan perumahan: Rp50 juta sebulan (pengganti rumah dinas),
-
Kredit mobil: Rp70 juta per periode.
Biaya Perjalanan Dinas dan Kunjungan Kerja
Selain tunjangan rutin, anggota DPR juga menerima biaya perjalanan harian:
-
Uang harian daerah tingkat I: Rp5 juta/hari,
-
Tingkat II: Rp4 juta/hari,
-
Representasi tingat I: Rp4 juta/hari,
-
Representasi tingkat II: Rp3 juta/hari.
Selain itu, dana kunjungan kerja dan reses untuk 580 anggota DPR menyerap anggaran hingga Rp901 miliar hingga Rp1,35 triliun per tahun.
Total Penghasilan dan Respons Publik
Dengan kombinasi gaji pokok, tunjangan rutin, tunjangan situasional (misalnya perumahan & kredit mobil), serta dana perjalanan, seorang anggota DPR dapat membawa pulang sekitar Rp116 juta per bulan, bahkan bisa mencapai Rp230 juta per bulan saat semua komponen dihitung termasuk layanan situasional.
Angka ini menuai kritik tajam dari publik dan lembaga pengawas seperti ICW. Mereka menyoroti minimnya transparansi soal rincian gaji dan tunjangan tersebut:
“Publik tidak mengetahui peruntukannya secara lebih jelas, dan potensi penyalahgunaan anggaran terbuka lebar.”
Evaluasi dan Perlunya Keterbukaan
Fenomena kompensasi besar ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dana publik. Fitra dan ICW mendesak DPR untuk segera mempublikasikan rincian anggaran gaji dan tunjangan, agar publik memahami alokasi dana negara dan mengawasi penggunaannya.
Total pendapatan anggota DPR RI yang bisa menembus Rp230 juta per bulan mencerminkan akumulasi tunjangan rutin, fasilitas situasional, dan biaya perjalanan dinas yang cukup besar.
Di tengah kondisi ekonomi dan kebutuhan publik, transparansi menjadi kunci agar lembaga legislatif tidak kehilangan kepercayaan rakyat yang dipimpinnya.
