Menurutnya, yang seharusnya menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah merespons situasi semacam ini dengan bijaksana.
Langkah awal yang perlu diambil bukanlah penurunan secara paksa atau pelabelan sebagai makar, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan batasan penggunaan simbol negara.
Hastjarjo menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pejabat daerah.
Apabila edukasi dilaksanakan dengan baik, maka potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir, dan tindakan reaktif seperti pelarangan atau penghapusan mural dapat dihindari.
“Saya rasa ini terlalu berlebihan, sampai ada penurunan dan penghapusan. Ketika dilarang tanpa adanya edukasi, justru akan menimbulkan perasaan dituduh. Ini bisa menjadi kontraproduktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama tidak ada niat untuk mengganti lambang negara atau merongrong pemerintahan yang sah, masyarakat tidak seharusnya langsung dicurigai.
“Tidak ada niat untuk mengganti lambang negara, tidak ada niat untuk mengganti pemerintahan,” tegasnya.
