diswaysolo.id – Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengungkapkan bahwa tantangan dalam menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat tidak hanya dihadapi oleh Kota Solo, tetapi juga oleh kota-kota lain di Indonesia. Bukan hanya Solo masalah lahan.
Menurutnya, masalah ini telah dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di Surabaya pada 8 Mei 2025. Munas VII Apeksi diadakan dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2025.
“Oleh karena itu, dalam Apeksi kami ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa penyediaan lahan seluas 5 hektare untuk Sekolah Rakyat di daerah perkotaan sangatlah sulit.
Kami telah menawarkan sebagian tanah dan gedung-gedung lama untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat, namun kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai hal ini,” ujar Respati pada Sabtu malam, 10 Mei 2025.
Bukan Hanya Solo Masalah Lahan Untuk Sekolah Rakyat
Wali Kota Solo menyatakan bahwa tidak mungkin bagi Solo untuk menyediakan lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemkot Surakarta telah mengajukan lahan seluas 5.000 meter persegi atau 0,5 hektare kepada pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo.
“Kami menunggu kebijakan terkait Sekolah Rakyat di perkotaan. Masalah ini terangkat dalam Apeksi, di mana kota-kota mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lima hektare untuk Sekolah Rakyat,” kata Wali Kota.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa lahan yang Pemkot Surakarta usulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tingkat SMP seluas 0,5 hektare masih belum mencukupi.
“Pemkot telah mengajukan, tetapi lahan yang ada masih kurang luas, sehingga kami mencari alternatif lain di Kota Solo, dengan syarat 8 hektare agar benar-benar dapat menjadi sekolah unggulan dan fasilitasnya mendukung program Presiden Prabowo Subianto, ” ungkap Agus saat wartawan menemuinya saat kunjungan kerja di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Solo, Jumat, 9 Mei 2025.
Awalnya, luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat adalah 5 hektare. Namun, saat ini, luas lahan yang dibutuhkan meningkat menjadi 8 hektare agar dapat dibangun fasilitas yang lebih lengkap.
Agus menjelaskan bahwa di Kota Surakarta, yang memiliki keterbatasan lahan kosong, pasti terdapat gedung-gedung yang tidak terpakai yang dapat kami manfaatkan untuk Sekolah Rakyat.
Kemensos akan melakukan pengecekan untuk menemukan aset yang tidak digunakan di Kota ini.
Wamensos menyatakan bahwa Sekolah Rakyat yang akan kami bangun mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan total 1.000 siswa di Kota Surakarta.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sangat miskin, yang kita rancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama.
Agus juga telah memastikan bahwa Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso telah siap dibuka pada tahun ajaran 2025/2026, dengan kapasitas untuk menampung 100 siswa baru.
