DISWAYSOLO – Sebanyak 50 Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Makanan mendapatkan fasilitas sertifikasi produk halal dari Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Sebelum mengantongi sertifikat
tersebut, perwakilan dari 50 IKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mengikuti
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang digelar pekan lalu, di Gedung PKPRI
Wonogiri, Kamis, 18 Juli 2024.
Kepala Bidang Perindustrian pada Disnakerin Kabupaten
Wonogiri Purbaningrum Dwi Azasi mengatakan, fasilitasi sertifikasi halal ini
telah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, yakni 2022,
pemberian sertifikat halal bagi 89 IKM. Kemudian pada tahun berikutnya,
sebanyak 450 IKM berhasil mengantongi sertifikat halal.
”Tahun ketiga ini, tahun 2024, sertifikat halal akan diberikan
kepada 50 IKM dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri,” jelasnya,
seperti yang dilansir dari Pemkab Wonogiri kemarin.
Purbaningrum menuturkan, setiap IKM produk makanan penting
mengantongi sertifikat halal. Sebab, hal itu akan meningkatkan kepercayaan dari
masyarakat terhadap produk yang dihasilkan IKM tersebut.
“Kegiatan semacam ini juga dimaksudkan untuk mendorong
pertumbuhan dan perputaran roda perekonomian daerah pada sektor IKM yang selama
ini memberi kontribusi penting,” terangnya.
Kepala Disnakerin Kabupaten Wonogiri Wiyanto menyampaikan,
mulai 2019, sertifikat halal bersifat wajib bagi produk olahan makanan dan
minuman yang beredar di pasaran. Menurut dia, konsep halal tidak hanya berperan
sebagai label atau pemenuhan kaidah agama, tetapi juga sebagai usaha untuk
mencapai standar kesehatan dalam barang dan jasa konsumsi.
“Penguatan industri produk halal terus diupayakan pemerintah
pusat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pemberian sertifikasi ini
merupakan wujud sinergi dan kolaborasi multipihak guna mempercepat pengembangan
IKM. Selain itu, sebagai upaya memperkuat sektor industri nasional, khususnya
di Kabupaten Wonogiri,” ungkapnya.
Sertifikat halal tersebut nantinya akan diterbitkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terlebih dahulu akan dilakukan survei oleh
Lembaga pemeriksa Halal (LPH) yang telah ditunjuk oleh Pemkab Wonogiri, yakni
PT Sucofindo.
Pada sosialisasi dan bimtek tersebut, PT Sucofindo diwakili
Yanuar Tri Wardono dan tim menyampaikan proses sertifikasi halal yang meliputi
beberapa tahapan. Yakni pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, kemudian
penerbitan sertifikat halal yang memerlukan waktu sekitar 3 bulan.
